Harmonisasi peraturan perpajakan - UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Resmi Diundangkan, Ini Poin

Peraturan perpajakan harmonisasi RUU Harmonisasi

Peraturan perpajakan harmonisasi Sri Mulyani

Peraturan perpajakan harmonisasi Ketentuan dalam

Sekilas tentang UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan harmonisasi Sri Mulyani

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan [JDIH BPK RI]

Peraturan perpajakan harmonisasi Pokok Perubahan

Peraturan perpajakan harmonisasi Sri Mulyani

Sekilas tentang UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan harmonisasi Ketentuan dalam

Peraturan perpajakan harmonisasi Harmonisasi Peraturan

Peraturan perpajakan harmonisasi Sosialisasi UU

Peraturan perpajakan harmonisasi Ini Aturan

Harmonisasi Peraturan Pajak

000,00 setelah pembetulan menjadi Rp50.

  • menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;• 30 Juni 2022.

Berlaku 2022, UU HPP dan Poin Penting di dalamnya

Ketentuan ayat 1 dan ayat 3 Pasal 7 diubah, di antara ayat 2 dan ayat 3 Pasal 7 disisipkan 1 satu ayat, yakni ayat 2a , serta penjelasan ayat 2 Pasal 7 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:• kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 tiga kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau• 5 Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

  • 6f Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 6e huruf a dilakukan paling lambat:• pengaturan mengenai pajak karbon; dan• melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.




2022 www.memobility.de